You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wagub Minta SKPD Kerja Lebih Keras Mencatatkan Aset
photo Doc - Beritajakarta.id

Wagub Minta SKPD Lebih Giat Catatkan Aset

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja lebih giat lagi untuk mencatatkan aset yang dimiliki.

Karena Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) itu sebenarnya hanya kompilator. Yang nanti mengisi aset-aset tersebut adalah SKPD

Sebab, pencatatan aset merupakan salah satu faktor penentu penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) itu sebenarnya hanya kompilator. Yang nanti mengisi aset-aset tersebut adalah SKPD," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/12).

Sandi Targetkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih WTP

Menurut Sandi, hingga kini masih ada sejumlah SKPD yang belum optimal mencatatkan aset untuk dikompilasikan dengan data BPAD. SKPD demikian nantinya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Makanya setiap rapat road to WTP didampingi Pak Sekda. Karena kita bisa melakukan reward and punishment ke SKPD-SKPD," ungkapnya.

Terkait persoalan ini, Sandi mengaku akan kembali mengumpulkan seluruh SKPD untuk diberikan arahan jika pencatatan aset merupakan kewajiban yang harus dikerjakan.

"Rencananya hari Kamis kita akan melaksanakan pertemuan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9634 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1306 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1219 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1172 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye953 personBudhi Firmansyah Surapati